">
Pada Bab ke 31 yang berjudul Masa Perkembangan, masih di dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakjat Indonesia. Menggambarkan bagaimana Sukarno kala itu melakukan perjalanan ke Amerika untuk menerangkan dasar politik bangsa Indonesia. Berikut kutipan bab 31 pada buku tersebut diatas.
“Kami tidak punya hasrat untuk meniru Uni Sovyet, pun tidak akan mengikuti dengan membabi buta jalan yang direntangkan oleh Amerika untuk kami. Kami tidak akan menjadi negeri satelit dari salahsaru blok.” Politik bebas ini mudah disalah artikan oleh Amerika. Amerika hanya menyukaimu apabila engkau memilih pihak yang dikehendakinya. Kalau engkau tidak sependirian dengan dia, engkau secara otomatis tergolong dalam blok Uni Sovyet.
Jawaban mereka adalah politik Amerika bersifat global. Suatu negara harus memilih salahsatu pihak. Aliran yang netral adalah immoril.”
Selanjutnya kusampaikan kepadanya, “sebagai sahabat yang bijaksana dan lebih tua Amerika memberi kami nasehat, itu bisa. Akan tetapi mencampuri persoalan kami, jangan. Kami telah menyaksikan Kapitalisme dan Demokrasi Barat pada orang Belanda. Kami tidak ada keinginan untuk memakai sistim itu. Kami akan menumbuhkan suatu cara baru yang hanya cocok dengan kepribadian kami. Ia bukanlah barang yang bisa diekspor keluar, akan tetapi sebaliknya kami tidak terima barang impor berupa ajaran-ajaran yang mengikat.”
Dari Amerika Serikat aku mengunjungi Uni Sovyet dan Republik Rakyat Tiongkok. Sekembali, ditanah air aku menguraikan teori Demokrasi Terpimpin yang telah kuanut semenjak tahun 1928. hal ini menimbulkan reaksi yang hebat di Washington. Dalam pandangan mereka, oleh karena aku baru datang dari Tiongkok dan Rusia, Demokrasi Terpimpin itu baunya seperti panji baru dari komunis. Pertama-tama, orang Amerika nampaknya menganggap setiap gerakannya adalah hasil gerakan kemerdekaan dari masa hampir 200 tahun yang lalu. Karena itu, sungguhpun mereka telah menyambutku dengan ramah, mereka masih menunggu .......... menungguku membuat langkah yang mereka namakan langkah yang salah.
Demokrasi Indonesia bekerja atas dasar mufakat, bukan berdasar pameran tunjuk jari. Kami tidak lagi dapat memakai sistim Demokrasi Barat ini yang didasarkan atas jumlah suara terbanyak, dimana 51% suara terbanyak berhak untuk menang sedangkan yang 49% boleh sakit hati.sebagaimana yang telah kami alami degan 40 partai politik, golongan yang tidak puas membalas dengan mematahkan semangat lawannya. Ini adalah jalan paling baik bagi suatu bangsa yang masih bayi untuk menghancurkan dirinya sendiri.
Untuk mempertahankan azas-azas Demokrasi Indonesia atas dasar mana telah disusun Undang-Undang Dasar ’45, aku menyarankan musyawarah dan mufakat sebagai suatu cara bekerja, suatu modus operandi dari suku-suku Bangsa Indonesia yang telah diwariskan secara turun-temurun. Selama beribu-ribu tahun kepala-kepala desa dari Kepulauan Indonesia memerintah dengan mengadakan permusyawaratan dimana kepala-kepala suku mengemukakan persoalannya dengan alasan dan tutur kata yang menarik. Dalam perembukan itu salah seorang akan berkata, “ alasan dari saudara kita memang baik, akan tetapi saya kira akan lebih baik begini.” Yang lain menyambut, “ saya tidak setuju sepenuhnya, tetapi memang ada beberapa hal yang baik dari pendapat saudara itu.” Selanjutnya musyawarah menambahkan sedikit disana-sini pada pendapat itu dan akhirnya terjadilah mufakat. Dengan perkataan lain, setiap orang menyumbangkan pikiran serba sedikit.
Dalam Demokrasi Terpimpin yang menjadi kunci adalah kepemimpinan. Setelah mendengar pandangan umum dan pandangan yang bertentangan, pimpinan yang mengendalikan menyimpulkan pokok-pokoknya menjadi satu godokan yang lezat rasanya bagi setiap orang. Pendeknya tidak ada pihak yang menang secara mutlak dengan mengensampingkan pihak lain. Hanya kepemimpinan berwibawalah yang sanggup menggodok dan merumuskan keputusan terakhir. Kalau tidak demikian cara ini tidak akan berjalan lancar.
Pemimpin sebagai pengendali, apakah dia bernama kepala desa, apakah mereka bernama Bung Karno ataukah seorang menteri yang mampu mebangkitkan penghargaan dan kepercayaan, memasukan sesendok pendapat ini dan itu, ditambah lagi percikan asam-garamnya serta senantiasa memperhatikan supaya sesendok pendapat yang baik dari pihak lawan. Apa yang dilakukannya itu ialah menggodok. Memasaknya, kemudian ia menghidangkan hasil terakhirnya dengan ucapan, “Baiklah, saudara-saudara yang terhormat, begini jadinya dan saya harap saudara semua setuju................” ini cara yang demokratis, oleh karena setiap orang memberikan sumbangannya. Mencap sistim semacam ini sebagai komunis, sungguh tak masuk akal.
Di dalam buku Soekarno dan Nasakom (2008: 145) menerangkan bahwa demokrasi terpimpin juga mengandung aspek restabilisasi politik. Kepemimpinan yang menguat dari pusat dimaksudkan untuk merapikan struktur negara yang tercerai-berai. Tetapi, makna demokrasi terpimpin lebih dari sekedar upaya untuk menciptakan stabilitas sosial untuk mencegah terjadinya disintegrasi negara-bangsa. Dan bukan merupakan Demokrasi Otoriter ala Soekarno. Kenapa harus Demokrasi Terpimpin, karena jika demokrasi saja dapat menjurus ke Liberalisme, sedangkan jika terpimpin saja adalah diktator fasis. Demokrasi Terpimpin dimaksudkan untuk menuntaskan revolusi nasional yang, menurut Bung Karno, merupakan peledakan kemauan kolektif suatu bangsa yang merupakan revolusi menuju sosialisme, dibawah suatu pimpinan nasional.
Bung Karno mengingatkan bahwa Demokrasi Terpimpin bukan adu suara dalam pemungutan, bukan “ one man one vote”, bukan mayoritas lawan minoritas, bukan oposisi lawan yang berkuasa, bukan penguasa lawan oposisi, bukan medan pertempuran antar kubu.
Pemaparan tersebut diatas, membuat saya berpikir bahwa saat ini sistem pemerintahan Indonesia tidak berjalan di rel yang sebenarnya. Mungkinkah ada sesuatu di balik semua ini, mungkinkah ada pihak-pihak yang sedang menunggu pemimpin-pemimpin Indonesia bergerak di jalan yang salah, seperti pada era Sukarno, kemudian kembali memecah belah bangsa ini, dan bahkan akan memusnahkannya. Musnahnya atau pecahnya sebuah negara bukan hal yang tidak mungkin lihat Uni Sovyet, kemudian Korea Selatan dan Korea Utara.
Mungkinkah ada hidden agenda asing yang sedang mengerogoti bangsa Indonesia. Karena nilai-nilai dasar kita saat ini tengah diserang secara habis-habisan oleh nilai –nilai baru yang disuguhkan melalui imprealisme budaya. Dengan isu-isu bombastis, melalui Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Lingkungan Hidup, Gender, Liberalisasi ekonomi, dll. Padahal hal-hal tersebut tentunya tidak semuanya akan cocok jika diterapkan di negara kita.
Bagaimana menurut anda???
Sumber : Adams, Cindy. Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Jakarta: Gunung Agung. 1966.
Soyomukti, Nurani. Soekarno dan Nasakom. Jogyakarta: Garasi. 2008
Tidak ada komentar:
Posting Komentar